Daftar pemilih yang mengandung data ganda nampaknya akan tetap menghantui persiapan pemilu, problem teramat klasik namun kerap menguras energi dan menjadi sumber konflik. Kekhawatiran ini telah disuarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Soal satu ini nampaknya tak akan tuntas selesai bila Indonesia tak memiliki administrasi kependudukan yang handal.
"Sudah ada laporan dari panwas di beberapa daerah tentang proses pemutakhiran data pemilih ini, ada temuan tentang data ganda. Ini yang seharusnya lebih diperhatikan daripada berdebat soal pengangkatan panwas," kata anggota Bawaslu Wirdyaningsih, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Wirdya, KPU di sejumlah daerah tampak lebih mempedulikan persoalan pembentukan panwas, daripada tahapan pilkada.
Padahal pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah (Pilkada) 2014 seperti pemutakhiran data pemilih harus jadi prioritas tertinggi sebab sensitif terhadap kesuksesan pilkada.
Sementara itu Sumbar yang akan melaksanakan 14 pilkada secara serentak urung menggunakan sistem pemilihan e-Voting, sekalipun bila Sumbar menerapkannya akan jauh lebih murah dan mudah namun karena belum memiliki landasan hukum maka akan menerapkan cara konvesional.
(Suara Karya | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar