Vietnam kembali mengokohkan langkahnya yang akan menentukan kehormatan dan kebesarannya sebagai sebuah bangsa yang besar dengan mendeklarasikan perang total terhadap korupsi. Vietnam berdasarkan PERC adalah salah satu negara terkorupsi setelah Indonesia dan kini menjalin kerjasama memberantas korupsi dengan pemerintah Malaysia, yang belum lama ini membentuk badan anti korupsi : Malaysia Anti Corruption Comission. MACC akan melatih pejabat tinggi Vietnam untuk mencegah korupsi.
Pegawai negeri di Vietnam memiliki harta yang terlalu mewah, melampaui daya belinya berdasarkan besar gaji resmi yang diterimanya. Kini semua pegawai pemerintah diharuskan mendeklarasikan semua harta benda dan barang-barang mewah yang
dimilikinya yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan apakah kepemilikannya sah atau melanggar hukum. Gerakan anti korupsi ini berawal dari penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Vietnam dengan pemerintah Malaysia. Kebijakan tegas pemerintah Vietnam merupakan bagian dari upaya yang lebih maju untuk memerangi gratifikasi dan korupsi, berbagai surat kabar setempat telah memberitakannya. Kerjasama antara pemerintah Vietnam dengan pemerintah Malaysia yang mengatur pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintah dan sektor-sektor swasta.
Kesepakatan ini bermula ketika Inspektur Jenderal Tran Van Truyen melakukan perjalanan dinas selama 5 hari yang dimulai pada 2 April 2010 lalu atas undangan ketua Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), haji Ahmad Said.
MoU ini akan memungkinkan kedua negara melakukan pertukaran informasi berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok yang telah disepakati, selaras dengan pengalaman MACC menangani korupsi, pencucian uang, kejahatan ekonomi dan perdagangan dan bekerjasama untuk mengatasi berbagai masalah utama lainnya.
Malaysia telah memastikan dapat membantu Vietnam untuk melatih semua inspektoratnya, ujar Truyen seperti dilansir cpv.org.vn. MACC untuk tahap awal akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi pada September 2010 untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian dua negara bertetangga ini.
Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang sangat serius di kawasan Asia. Negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Filipina, korupsi terjadi di sektor pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar dan meluas hingga ke tingkat pemerintahan daerah. Miliaran dollar uang beredar dalam praktik korupsi.
Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah perusahaan konsultan yang khusus membidangi informasi strategis bisnis dan analisa-analisa untuk aktivitas perusahaan-perusahaan di Asia, menempatkan Vietnam sebagai negara kedua yang paling korup di Asia Tenggara setelah Indonesia. Dalam laporan resminya yang terbaru sebagaimana dikutip Plaza eGov melalui Asia News (5/5/2010) diungkapkan bahwa pagawai pemerintah di Vietnam memiliki kekayaan yang terlampau besar, dikaitkan dengan jumlah gaji resmi yang diterima; fakta ini menunjukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta gaya hidup yang berlebihan.
Di Vietnam 77% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dan ekonomi informal. Tingkat kemiskinan di kalangan etnis minoritas (14% dari populasi) lebih dari 50%. Sekalipun Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2005 lalu mencapi 22%, menjadi 11% pada tahun ini, namun kemajuan ekonomi juga menciptakan berbagai masalah sosial barus seperti; korupsi, kemiskinan di kalang penduduk pendatang, dan semakin banyaknya tanah di pedesaan menjadi tempat berdirinta perusahaan-perusahaan asing.
Kampanye anti korupsi bukanlah hal yang baru, ada banyak upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah Vietnam, namun upaya tersebut kerap gagal. Kini Vietnam berharap agar langkah baru yang melibatkan Malaysia dapat memberikan harapan baru, bangkitnya Vietnam menjadi negara yang besar dan disegani dalam pergaulan antarbangsa dunia.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar